Sabtu 10 Oktober 2026 - 20:31
Amerika Singkirkan Topeng Keadilan dengan Jatuhkan Sanksi terhadap Mahkamah Pidana Internasional

Hawzah/ Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid Al-Syuhada (as) Irak, dengan kritik keras terhadap sanksi Amerika terhadap Mahkamah Pidana Internasional, menilai tindakan ini sebagai tanda nyata kontradiksi Washington dalam klaimnya mendukung keadilan dan supremasi hukum, dan menegaskan bahwa dalam logika Amerika, kekuatan lebih diutamakan daripada hukum dan kepentingan lebih diutamakan daripada keadilan.

Berita Hawzah – Abu Ala Al-Wala'i, Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid Al-Syuhada (as) Irak, dalam sebuah pesan dengan mengkritik sanksi Amerika terhadap Mahkamah Pidana Internasional, menggambarkan tindakan ini sebagai pelanggaran nyata terhadap kedudukan lembaga internasional tersebut dan tanda lain dari ketidakpedulian Washington terhadap hukum dan konvensi internasional.

Dalam pesan ini, dengan merujuk pada kontradiksi antara perilaku Amerika dan klaim-klaim negara tersebut tentang keadilan dan supremasi hukum, ia menegaskan bahwa kebijakan-kebijakan Washington sekali lagi menunjukkan bahwa konsep-konsep tersebut dalam praktiknya tunduk pada kepentingan dan pertimbangan-pertimbangan kekuasaan negara tersebut.

Sekretaris Jenderal Kataib Sayyid Al-Syuhada (as) Irak, dengan menekankan konsekuensi pendekatan semacam itu bagi tatanan internasional, mencatat bahwa pesan praktis Amerika kepada dunia adalah mengutamakan kekuatan di atas hukum, kepentingan di atas keadilan, dan menundukkan nilai-nilai moral pada sistem yang Washington klaim sebagai pemimpinnya.

Al-Wala'i juga dengan mempertanyakan kemungkinan mempercayai kebijakan-kebijakan Amerika, mengajukan pertanyaan bagaimana mungkin mempercayai hidup berdampingan secara damai dengan negara yang bersandar pada kekuatan dan kesewenang-wenangan, mengabaikan hak-hak orang lain, dan tidak berpegang pada standar moral dan hukum yang paling dasar.

Perlu disebutkan bahwa pemerintah Donald Trump pada hari Jumat waktu setempat, setelah Hadiah Nobel Perdamaian diberikan kepada Navi Pillay, ahli hukum dari Afrika Selatan dan hakim sebelumnya Mahkamah Pidana Internasional dan pengadilan internasional lainnya, memberlakukan sanksi-sanksi baru yang luas terhadap Mahkamah Pidana Internasional, yang merupakan bagian dari kampanye pemerintah ini untuk membongkar lembaga internasional tersebut.

Tagar

Komentar Anda

You are replying to: .
captcha